Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Di tengah melemahnya kondisi fiskal daerah, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD kembali menjadi instrumen penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi. Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menegaskan bahwa penurunan APBD tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga.

Ia menyebut Pokir sebagai wadah utama masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan melalui para wakilnya. Karena itu, aspirasi tersebut harus tetap menjadi prioritas meski situasi keuangan daerah sedang menantang.

“Tentu aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu merupakan keinginan konstituen. Pokok pikiran DPR adalah langkah strategis untuk memajukan daerah,” ujar Eko, pada Kamis (19/11/2025).

Namun ia mengingatkan bahwa penurunan APBD adalah tantangan nyata yang harus dijawab dengan strategi pembangunan yang lebih fokus. Jika anggaran tidak dijalankan dengan tepat sasaran, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui perlambatan ekonomi.

“Jika APBD tidak dijalankan dengan maksimal, tidak tepat sasaran, dan tidak fokus pada fondasi ekonomi masyarakat, maka dampaknya akan langsung terlihat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Eko menilai penting bagi pemerintah dan DPRD untuk saling menguatkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Koordinasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dianggap berperan besar dalam menjaga pergerakan ekonomi di Kukar tetap stabil.

“Semua pihak harus merapatkan barisan dan bersama-sama memperkuat ekonomi Kutai Kartanegara. Ini bukan hanya persoalan Kukar; daerah lain juga mengalami hal serupa,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa penguatan sektor pertanian, manufaktur, dan potensi lokal lainnya dapat menjadi jalan keluar untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Strategi tersebut sekaligus dapat membuka jalan bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan meski ruang fiskal terbatas.

Terakhir, Eko menegaskan bahwa komitmen menjaga aspirasi masyarakat harus berjalan seiring dengan pembenahan kebijakan ekonomi daerah.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan, meski dengan anggaran yang lebih ketat. Fondasi ekonomi masyarakat tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.(ADV)